Banjir besar yang  melanda Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Senin-Selasa 8-9 Februari lalu merupakan tugas berat bagi BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)  dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat. Pulau Bangka yang bukan merupakan wilayah rawan bencana kini harus mendapat perhatian khusus.

"Dalam rapat dengan BNPB di DPR  disampaikan bahwa Bangka Belitung ini tidak termasuk dalam peta rawan bencana, jadi sekarang apa kemudian Babel ini dimasukkan ke peta rawan bencana untuk kemudian hari sebagai antisipasi," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa Amaliah selaku Ketua Tim kunker Komisi VIII di Kantor BPBD Babel, Pangkalpinang, Kamis (10/3)

BPBD harus meningkatkan lagi kewaspadaan dan melakukan upaya antisipasi dini bencana alam bersama institusi pemerintah dan berbagai pihak yang lain.

"BNPB atau BPBD memang kebagian bersih-bersihnya tapi rehabilitasi dan rekonstruksi itu secara umum akan melekat pada bidang masing-masing seperti Kementerian Pekerjaan Umum. Kalau kemudian tidak punya sudut pandang penanggulangan bencana sejak awal, nanti penyelesaian tidak dapat menyeluruh ," ujar Ledia.

Menelaah dari berbagai kunker Komisi VIII di berbagai daerah lain, Ledia menyesalkan adanya pembangunan infrastruktur yang diperlukan di daerah bencana seperti kanal banjir dan lahar yang tidak dikerjakan secara tertata tuntas, padahal hal ini berguna di masa mendatang.

"Berdasarkan siklus perubahan cuaca diperkirakan 30 tahun ke depan daerah kepulauan akan terjadi bencana banjir, abrasi dan bencana lainnya yang cukup besar, karena meningkatnya ketinggian air laut, hal di masa depan seperti inilah yang harus diwaspadai" ujarnya lagi. 

Sementara itu, Kepala BPBD Kepulauan Babel Najamuddin menyiagakan seluruh personil untuk mengantisipasi bencana banjir, angin puting beliung, kecelakaan kapal dan bencana alam lainnya.

"Kita terus melakukan berbagai upaya antisipasi dini, misalnya sosialisasi, pelatihan siaga bencana masyarakat, membentuk desa siaga bencana, pemasangan papan peringatan bencana di daerah titik-titik rawan bencana," ungkapnya.

Selanjutnya dalam kesempatan kunjungan kerja ini, Tim Komisi VIII  meninjau kanal air dan beberapa titik kerusakan yang masih dalam proses rehabilitasi pembangunan di beberapa daerah di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka. (ran), foto : riska/parle/hr.